Posted by: Wildan Maulana | August 6, 2009

Sebuah Idealisme …

Boleh dapet dari Blog Pak Handoko.., menarik ide nya, dan kalau dijalankan dengan benar, maka ramalan pakde Rovick kalau Indonesia akan kembali menjadi macan Asia.., bukanlah MIMPI belaka…

Ini hanya iseng dan idealisme menurut saya, karena itu jangan diambil hati…;-). Tapi kalau dirasa berguna dan masuk akal, silahkan diambil dan diimplementasikan. Tentu saja dengan cuma-cuma, karena ini open-source !

Seorang Kepala Pusat Penelitian

  • Meminta seluruh sivitas presentasi pendek (lk. 10 menit) tentang apa yang sedang, ingin dan bisa dilakukan.
  • Meredefinisi seluruh substansi pekerjaan masing-masing bagian.
  • Melakukan kuantisasi substansi dan tingkat capaian setiap pekerjaan.
  • Menempatkan personil-personil yang paling sesuai di setiap bagian pekerjaan.
  • ‘Memarkir’ personil=personil yang untuk sementara ‘tidak terpakai’.
  • Menghilangkan sistem PISTA (TIPIS SAMA RATA), dan memberi honor sesuai dengan tingkat pekerjaan dan pencapaian riil setiap bulan dengan mekanisme DIPA yang ada (sistem O/J). Capaian yang tidak berhasil tidak diberikan O/J dan dikembalikan ke negara.
  • Menuangkannya menjadi sebuah sistem manajemen elektronik yang terintegrasi.
  • Khusus masalah absensi : melakukan pemisahan pekerjaan peneliti dan administrasi. Peneliti diabsen berbasis buku-log yang diverifikasi oleh Ka Bidang masing-masing, sedangkan administrasi diabsen berbasis jam kedatangan dengan sidik jari. Tentu saja semuanya dilakukan secara elektronik memakai sistem manajemen terintegrasi.
  • Khusus peneliti : untuk awal semua diputihkan. Selanjutnya diskriminasi pengajuan proposal hanya berbasis rekam jejak. Peneliti tanpa rekam jejak hanya diperbolehkan mendapat dana dari Tematik, sedangkan peneliti lanjut bisa dari Kompetitif dan yang lain.
  • DIPA Tematik diajukan dan dikelola oleh setiap Ka Bidang sesuai cakupan bidangnya. Selanjutnya Ka Bidang mengalokasi dalam bentuk topik-topik kecil (dengan personil pelaksana maksimal 2 orang) kepada para peneliti tanpa rekam jejak di bidangnya. Honor untuk peneliti maksimal Rp. 250.000,- / bulan.
  • DIPA non-Tematik diajukan langsung oleh peneliti-peneliti dengan rekam jejak yang baik dengan peneliti anggota sesuai keinginannya. Honor bisa maksimal sesuai aturan.
  • Pengaju proposal cukup memberi data rekam jejak, isi topik penelitian yang akan dilakukan dan target akhir tahun. Penentuan hanya didasarkan pada isi, rekam jejak dan target capaian.
  • Target capaian untuk penelitian hanya HKI, yaitu publikasi (nasional dan internasional), paten dan hak cipta.
  • Setiap peneliti diwajibkan mengisi data kegiatan dan publikasinya setiap saat di sistem manajemen elektronik.
  • Akhir tahun, peneliti akan dinilai dari capaian sesuai target yang dicanangkan di awal. Peneliti hanya diberi waktu 2 tahun untuk melakukan capaian target.
  • Kelanjutan topik penelitian hanya ditentukan dari capaian target. Peneliti yang tidak mencapai target akan didiskualifikasi selama 2 tahun, dan hanya berhak mengajukan proposal DIPA Tematik dibawah Ka Bidangnya.
  • Menekan habis pemakaian dana non-substansi, seperti perjalanan, ‘selametan’, dll. Sayapun tidak akan memakai mobik dinas untuk pulang pergi ke rumah. Seluruh mobil dinas hanya untuk keperluan operasional bersama.
  • Memasukkan semua kegiatan / pengeluaran di MAK (mata Anggaran Kegiatan) yang sesuai. Kalau ada kegiatan yang tidak bisa masuk di MAK manapun, berarti kegiatan tsb tidak diperkenankan diadakan !
  • Untuk itu saya akan mengikuti dan bersama-sama melakukan perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya sampai ke hal terdetail.
  • Untuk SDM baru hanya menerima calon yang minimal sedang S3 untuk peneliti, dan S1 untuk administrasi. Sivitas di bawah administrasi (sopir, kebersihan, dll) semuanya out-sourcing).
  • Mewajibkan partisipasi mahasiswa khususnya pasca di semua kegiatan penelitian, kalau perlu dengan insentif honor dari pos nara sumber.
  • Saya merasa terhina kalau ‘dipuji’ bawahan saya bahwa saya adalah simbol pemimpin lembaga dan tidak perlu tahu hal-hal detail.
  • Jabatan Ka Pusat Penelitian terlalu rendah untuk saya hanya duduk di belakang meja. Saya cukup punya visi teknis, sedangkan visi global cukup Presiden saja…;-).

Seorang Kepala LIPI

  • Menganggarkan kebutuhan dasar infrastruktur penelitian, yaitu jaringan dan jurnal elektronik, sebagai yang pertama sebelum mengalokasikan anggaran ke Kedputian-kedeputian.
  • Mewajibkan seluruh peneliti memasukkan kegiatan dan publikasinya ke sistem manajemen elektronik.
  • Mewajibkan penilaian kinerja berbasis luaran penelitian.
  • Mengelaborasi dan mengedukasi masyarakat akan luaran LIPI yang berupa HKI, lebih daripada barang riil yang berbasis TTG (teknologi tepat guna) semata meski ini juga penting. Meski awalnya sulit, ini akan meningkatkan pemahaman dan penghargaan masyarakat atas HKI. Sehingga ke depan kinerja LIPI lebih mudah diukur dan diterima oleh publik.
  • Nemberikan insentif khusus ke individu penghasil publikasi internasional serta paten.
  • Memperat kerjasama dengan Dikti di beragam aktifitas Dikti dan Diknas secara umum. Dengan tujuan utama meningkatkan kolaborasi riset antara LIPI dan PT, memperbanyak jumlah mahasiswa magang, dll.
  • Untuk SDM baru hanya menerima calon yang minimal sedang S3 untuk peneliti, dan S1 untuk administrasi. Sivitas di bawah administrasi (sopir, kebersihan, dll) semuanya out-sourcing).
  • Mewajibkan partisipasi mahasiswa khususnya pasca di semua kegiatan penelitian, kalau perlu dengan insentif honor dari pos nara sumber.
  • Saya merasa terhina kalau ‘dipuji’ bawahan saya bahwa saya adalah simbol pemimpin lembaga dan tidak perlu tahu hal-hal detail.
  • Jabatan Ka LIPI terlalu rendah untuk saya hanya duduk di belakang meja. Saya cukup punya visi teknis, sedangkan visi global cukup Presiden saja…;-).

Seorang Menristek

  • Membuka database peneliti (lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta) yang berisi seluruh profil, publikasi dan kegiatan masing-masing sejak awal s/d akhir, yang dilengkapi dengan tautan ke jurnal setiap publikasi atau berkas halaman depan publikasi.
  • Sebagai alat verifikasi, diwajibkan mengirim surat keterangan bekerja dari institusi.
  • Mewajibkan pengaju proposal (Insentif Ristek, dll) harus telah teregistrasi di database diatas.
  • Memilih penilai proposal dari personil di database diatas berbasis rekam jejaknya dan sesuai bidangnya.
  • Setelah terkumpul data yang cukup, kemungkinan cukup satu tahun saja, melakukan analisa rekam jejak kegiatan iptek di Indonesia.
  • Membuat kebijakan iptek (skala prioritas, penentuan fokus iptek dll berbasis data riil.
  • Sehingga akan meningkatkan transparansi dan justifikasi segala kebijakan yang saya buat terkait dengan kegiatan riset di Indonesia.
  • Reposisi KRT sesuai fungsi awalnya dan tidak rancu dengan LPND Ristek atau bahkan satker pelaksana riset. KRT hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan dan regulasi yang mengikat. Antara lain :
    • Membuat regulasi (Buku Biru) untuk fungsional terkait (peneliti, rekayasa, litkayasa, dll) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari beragam institusi, dan kemudian menyerahkan pelaksanaannya kepada LPND terkait.
    • Membuat regulasi untuk peneliti asing dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari beragam institusi, dan kemudian menyerahkan pelaksanaannya kepada LIPI seperti sebelumnya.
    • Melakukan kajian dan analisa data iptek yang komprehensif berbasis database diatas.
    • Membuat standarisasi untuk penilaian kinerja lembaga dan pelaku iptek untuk dipakai sebagai acuan utama dalam seluruh pelaksanaan kegiatan iptek selanjutnya.
    • Memakai sistem hibah murni untuk pendanaan riset seperti Insentif Ristek, seperti yang dilaksanakan oleh Dikti (Hibah Pasca, dll) atau LIPI (RUT, RUTI, dll).
  • Merintis reposisi seluruh LPND Ristek, khususnya BPPT yang awalnya merupakan lembaga ad-hoc di era Habibie. Dari pemahaman saya, di era awal Habibie sebagai Menristek, Habibie kurang diterima oleh kalangan PT, dan sebaliknya juga kalangan di LIPI. Karena “tidak berhasil” memasuki kedua lembaga akademis tersebut, didirikanlah BPPT. Sayangnya sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi fungsi BPPT. Hal ini menyulitkan rekan-rekan di BPPT sendiri karena semuanya serba tanggung, dilain pihak menciptakan suasana tidak kondusif dan cenderung tumpang tindih dengan lembaga lain. Idelanya, BPPT dan LIPI digabung menjadi satu. Sedangkan fungsi kajian dsb diserahkan ke Ristek, yang akan meminta bantuan LPND saat pelaksanannya.
  • Nemberikan insentif khusus ke individu penghasil publikasi internasional serta paten di LPND Ristek.
  • Saya merasa terhina kalau ‘dipuji’ bawahan saya bahwa saya adalah simbol pemimpin lembaga dan tidak perlu tahu hal-hal detail.
  • Jabatan Menristek terlalu rendah untuk saya hanya duduk di belakang meja. Saya cukup punya visi teknis, sedangkan visi global cukup Presiden saja…;-).

Seorang Mendiknas

  • Menintegrasikan kegiatan penelitian di Diknas dan Ristek. Kalau perlu keduanya dijadikan satu !
  • Saya merasa terhina kalau ‘dipuji’ bawahan saya bahwa saya adalah simbol pemimpin lembaga dan tidak perlu tahu hal-hal detail.
  • Jabatan Mendiknas terlalu rendah untuk saya hanya duduk di belakang meja. Saya cukup punya visi teknis, sedangkan visi global cukup Presiden saja…;-).

Sumber : http://sains.org/handoko/blog.cgi?depan&1225203206


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: